TRAINING PROCUREMENT FRAUD PREVENTION

PENGERTIAN PROCUREMENT FRAUD PREVENTION

Pengertian procurement fraud prevention merujuk pada serangkaian tindakan dan kebijakan yang diterapkan untuk mencegah terjadinya penipuan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Penipuan dalam pengadaan dapat mencakup manipulasi proses tender, kolusi antara pihak-pihak yang terlibat, hingga penyalahgunaan anggaran. Mengikuti procurement fraud prevention sangat penting karena dapat membantu mengurangi kerugian finansial yang disebabkan oleh tindakan curang, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, serta memperkuat integritas organisasi. Selain itu, hal ini juga berperan dalam menciptakan iklim bisnis yang adil dan profesional, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan publik dan stakeholder terhadap organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. Keberhasilan dalam mencegah penipuan dalam pengadaan akan berdampak positif pada efisiensi penggunaan sumber daya dan kepatuhan terhadap regulasi yang ada.

TUJUAN DAN MANFAAT PROCUREMENT FRAUD PREVENTION

Tujuan:

1. Mencegah Penipuan: Mengidentifikasi dan mengurangi risiko penipuan dalam proses pengadaan barang dan jasa.
2. Meningkatkan Kepatuhan: Memastikan bahwa semua proses pengadaan dilakukan sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku.
3. Melindungi Sumber Daya Organisasi: Menghindari kerugian finansial yang disebabkan oleh praktik penipuan dalam pengadaan.
4. Meningkatkan Transparansi: Membuka proses pengadaan untuk pengawasan yang lebih baik dan mengurangi potensi manipulasi.
5. Meningkatkan Akuntabilitas: Menetapkan standar dan tanggung jawab yang jelas untuk setiap pihak yang terlibat dalam pengadaan.

Manfaat:

1. Pengurangan Kerugian Finansial: Membantu menghindari pemborosan dan penyalahgunaan anggaran yang dapat merugikan organisasi.
2. Peningkatan Efisiensi: Proses pengadaan menjadi lebih terstruktur dan terorganisir, mengurangi potensi penundaan dan konflik.
3. Meningkatkan Reputasi Organisasi: Organisasi yang memiliki kebijakan pencegahan penipuan dianggap lebih terpercaya oleh stakeholder dan masyarakat.
4. Perlindungan Terhadap Hukum: Mengurangi risiko terkena sanksi atau tuntutan hukum akibat pelanggaran yang terjadi dalam proses pengadaan.
5. Peningkatan Kepercayaan Publik dan Stakeholder: Meningkatkan kepercayaan dari pihak internal maupun eksternal terhadap integritas dan transparansi organisasi.

OUTLINE MATERI PROCUREMENT FRAUD PREVENTION

 1: Pengenalan Pengadaan dan Risiko Penipuan

• 1.1 Pengertian dan Proses Pengadaan
  • Apa itu pengadaan barang dan jasa?
  • Proses pengadaan yang umum (tender, lelang, pengadaan langsung).
• 1.2 Definisi dan Jenis-jenis Penipuan dalam Pengadaan
  • Penipuan pihak penyedia barang/jasa.
  • Penipuan pihak internal organisasi.
  • Kolusi dan manipulasi proses pengadaan.
• 1.3 Dampak Penipuan dalam Pengadaan
  • Kerugian finansial.
  • Kerusakan reputasi.
  • Kehilangan kepercayaan publik dan stakeholder.

 2: Identifikasi Risiko Penipuan dalam Pengadaan

• 2.1 Menilai Potensi Risiko dalam Proses Pengadaan
  • Analisis area rentan penipuan (tender, seleksi penyedia, pembayaran).
• 2.2 Tanda-tanda Penipuan yang Harus Diwaspadai
  • Ketidaknormalan dalam tawaran harga.
  • Penyedia yang tidak memenuhi persyaratan tapi tetap diterima.
• 2.3 Peran Teknologi dalam Mengidentifikasi Penipuan
  • Pemanfaatan software dan alat analisis data.

 3: Kebijakan dan Regulasi untuk Pencegahan Penipuan

• 3.1 Kebijakan Antipenyuapan dan Anti-Korupsi dalam Pengadaan
  • Kepatuhan terhadap hukum dan regulasi (seperti UU pengadaan).
  • Kode etik dalam pengadaan.
• 3.2 Prosedur Pengadaan yang Transparan
  • Prinsip keterbukaan dan objektivitas.
  • Pembentukan tim pengadaan yang independen.
• 3.3 Regulasi Internasional dalam Pencegahan Penipuan
  • Panduan dari organisasi internasional (UNODC, OECD).

 4: Teknik Pencegahan Penipuan dalam Pengadaan

• 4.1 Pengendalian Internal dan Audit
  • Pengawasan oleh unit audit internal.
  • Penerapan kontrol ganda dalam proses pengadaan.
• 4.2 Penilaian Kinerja Penyedia dan Pemantauan
  • Menetapkan KPI untuk penyedia.
  • Pemantauan kontrak secara berkelanjutan.
• 4.3 Penggunaan Teknologi untuk Mencegah Penipuan
  • Penggunaan sistem e-procurement dan blockchain.
  • Analisis data untuk deteksi pola penipuan.

 5: Tindakan Jika Terjadi Penipuan

• 5.1 Mengidentifikasi dan Menangani Kasus Penipuan
  • Langkah-langkah deteksi awal penipuan.
  • Penyidikan dan penyelesaian kasus.
• 5.2 Proses Hukum dan Disiplin
  • Prosedur hukum yang harus diikuti.
  • Tindakan disipliner terhadap pelaku internal.
• 5.3 Memperbaiki Proses Pengadaan Setelah Penipuan Terjadi
  • Mengembangkan prosedur baru yang lebih ketat.
  • Evaluasi dan pembelajaran dari kasus penipuan.

 6: Studi Kasus dan Diskusi

• 6.1 Studi Kasus Penipuan Pengadaan
  • Pembahasan studi kasus nyata tentang penipuan dalam pengadaan.
• 6.2 Diskusi Kelompok
  • Menganalisis potensi risiko penipuan dalam skenario kasus.
  • Mencari solusi pencegahan dan penanggulangan penipuan.

 7: Penilaian dan Sertifikasi

• 7.1 Ujian Pengetahuan
  • Tes teori tentang materi yang telah dipelajari.
• 7.2 Evaluasi Praktik
  • Simulasi atau role-play untuk mengidentifikasi dan menangani penipuan.
• 7.3 Pemberian Sertifikat
  • Sertifikasi bagi peserta yang berhasil lulus evaluasi.

PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN PROCUREMENT FRAUD PREVENTION

1. Tim Pengadaan (Procurement Team)
   • Staf yang terlibat langsung dalam proses pengadaan barang dan jasa.
2. Manajer Pengadaan (Procurement Manager)
   • Pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan proses pengadaan.
3. Auditor Internal dan Eksternal
   • Auditor yang memeriksa dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan integritas proses pengadaan.
4. Manajer Keuangan dan Akuntansi
   • Pihak yang terlibat dalam pengelolaan anggaran dan aliran dana terkait pengadaan.
5. Penyedia Barang/Jasa (Vendors/Suppliers)
   • Penyedia yang terlibat dalam proses pengadaan dan harus memahami kebijakan anti-penipuan.
6. Tim Hukum (Legal Team)
   • Pihak yang bertanggung jawab untuk menegakkan kebijakan dan regulasi terkait pengadaan serta menangani kasus hukum terkait penipuan.
7. Top Management dan Eksekutif
   • Manajer senior dan eksekutif yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan strategis terkait kebijakan pengadaan dan pencegahan penipuan.
8. Petugas Pengelola Proyek (Project Managers)
   • Pihak yang mengawasi pelaksanaan proyek dan pengadaan terkait proyek tersebut.
9. Regulator dan Pengawas Pemerintah
   • Pihak yang berwenang mengawasi kepatuhan terhadap kebijakan pengadaan yang berlaku di sektor publik.
10. Konsultan Pengadaan
    • Konsultan yang memberikan nasihat atau pengelolaan proses pengadaan dan harus memahami risiko penipuan dalam sistem pengadaan.
11. Staf Pengendalian Risiko (Risk Management Team)
    • Tim yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko, termasuk risiko penipuan dalam pengadaan.
12. Pihak yang Terlibat dalam Penyusunan Kebijakan Pengadaan
    • Individu atau kelompok yang menyusun atau mengembangkan kebijakan pengadaan dalam suatu organisasi.

PEMATERI/ TRAINER

Pelatihan Procurement Fraud Prevention Bandung ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing.

JADWAL TRAINING TERBARU DI TAHUN 2025

Peserta dapat pesan / customize jadwal pelaksanaan training  selain tanggal yang sudah kami agendakan. 

Informasi dan Pendaftaran Training

Silahkan konsultasikan kebutuhan perusahaan Anda kepada kami. Apabila ingin mengikuti Pelatihan Pencegahan Penipuan Bali segera hubungi marketing representatif kami dibawah ini. Dapatkan promo menarik dan update jadwal training terbaru. Mari bersinergi dan berkembang bersama kami

Informasi lebih lanjut
Customer Service : +62 822-9767-5557 (Available WhatsApp)
email : cro.suryatraining@gmail.com

Admin : +6282297675557

FAQ tentang DiklatBandung.com A : Berapa minimal running pelatihan ini ?

Q : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta

A : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
Q : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

A : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
Q : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

A : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
Q : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

A : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
Q : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

A : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
Q : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien. Namun konfirmasi minimal 2 minggu sebelum pelaksaan pelatihan.